HARGA MINYAK NAIK : BURUH MOGOK

Kenaikan Harga minyak mentah dunia yang hingga saat ini telah mencapai level 130 US Dollar, tak ayal telah memaksa Negara-negara di dunia untuk melakukan penyesuaian harga minyak lokal/domestik negaranya masing-masing. Tak terkecuali Indonesia dibawah Pemrintahan SBY-JK yang tidak lain merupakan antek Imperialisme yang pro-pasar bebas. Penyesuaian harga ini merupakan bentuk liberalisasi harga minyak dunia, dimana harga minyak tidak lagi ditentukan oleh regulasi (kebijakan) pemerintahan masing-masing. Akan tetapi harus mengacu kepada tarif iternasional. Hal ini tentu saja memancing ptrotes dari berbagai kalangan, terutama mereka yang sangat dirugikan akibat kebijakan kenaikan harga BBM ini. Buruh, merupakan sector yang paling dirugikan. Kerugian ini menyangkut 2 (dua) hal, yakni : Pertama, kerugian yang merupakan akibat langsung terhadap beban hidup kaum buruh. Misalnya saja , semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, dll. Kedua, kerugian yang merupakan bias dari tempat kerja (perusahaan) masing-masing. Betapa tidak, sektor industri yang juga terkena dampak kenaikan BBM, akan menjadikan PHK sebagai solusi efisiensi perusahaan.

DI KOREA SELATAN, SUPIR TRUK DAN KCTU BERGEJOLAK PROTES KENAIKAN BBM
Aksi mogok para pengemudi truk muatan barang untuk memprotes kenaikan harga BBM yang dimulai tanggal 13 Juni telah mengganggu kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan bahan baku industri. Menurut pihak berwenang, diperkirakan lebih dari 5.000 pengemudi truk pelabuhan dan pabrik dari seluruh penjuru negeri, ikut serta dalam aksi mogok tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar peserta aksi mogok adalah para pengemudi sekaligus pemilik kendaraan niaga yang semakin terbebani oleh melonjaknya harga BBM. Menurut pihak Asosiasi Perdagangan Internasional Korea, aksi mogok itu telah mengakibatkan kerugian sekitar 120 juta dolar sehari, akibat terganggunya kegiatan pengangkutan barang ekonomis. Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak menghadapi krisis lebih jauh akibat pemogokan ini. Belum reda protes rakyat soal kebijakan impor daging AS, sekitar 13.000 sopir truk mogok dan aktivitas di pelabuhan utama Korsel terancam terhenti. Aksi mogok sopir truk di Pelabuhan Busan memasuki ini telah memasuki hari ketiga, Minggu (15/6). Serikat sopir truk mulai mogok hari Jumat pekan lalu untuk mendesak pemerintah mengambil langkah menangani dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan menuntut kenaikan biaya transportasi. Para sopir truk mengancam akan menutup Pelabuhan Busan. Mereka mendirikan tenda di dekat pintu masuk pelabuhan. Tidak dilaporkan terjadi kekerasan pada protes hari Minggu. Ancaman tidak cukup sampai di situ. Presiden Lee juga menghadapi ancaman mogok dari serikat pekerja konstruksi dan mobil. Operator pelabuhan hanya bisa menangani 20 persen volume kargo di pelabuhan. Sejumlah terminal peti kemas sudah terlalu penuh dengan kontainer karena truk-truk pengangkut tidak beroperasi. ”Jika situasi bertambah buruk, kami akan mengarahkan kargo ke pelabuhan lain,” kata seorang petugas Pelabuhan Busan. Pelabuhan ini menangani tiga perempat pengapalan kontainer Korsel. Pabrik baja dan elektronik Korsel terpaksa menunda pengiriman karena aksi mogok berlangsung di 10 pelabuhan besar dan dua terminal kargo. Otoritas mengerahkan sopir truk militer untuk memindahkan kargo ke kereta guna mengurangi dampak aksi tersebut. Setelah menggelar pertemuan, Minggu, pemerintah dan partai berkuasa di Korsel memperingatkan bahwa sopir truk yang mengganggu aktivitas kargo akan dikenai tindakan tegas. Kepolisian Busan mengeluarkan surat perintah penangkapan atas sopir truk yang mencoba menghalangi sopir non-anggota serikat melakukan tugasnya.

Serikat Konfederasi Perdagangan Korea (KCTU) akan mengumumkan hasil pemungutan suara, Senin, soal aksi mogok. KCTU memiliki lebih dari setengah juta anggota, termasuk pekerja logam yang memasok bahan baku pembuat mobil utama Korsel, Hyundai Motor Co. ”Saat kami memperoleh persetujuan anggota, kami akan mengumumkan detail tentang waktu dan skala aksi,” kata Woo Moo-sook, juru bicara KCTU. Seusai bertemu dengan pemimpin oposisi, Minggu, Presiden Lee mengatakan bahwa membendung inflasi akan menjadi prioritas kebijakannya. Lee juga mengakui bahwa kebijakan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa mengatasi kesulitan saat ini. Berbagai aksi mogok di seantero Korsel memperdalam krisis di sekitar Lee. Popularitasnya merosot hingga di bawah 20 persen hanya tiga bulan setelah resmi memerintah. Menteri Keuangan Kang Man- soo mengatakan bahwa pemerintah tengah meninjau ulang kebijakan untuk meredakan kemarahan rakyat. (afp/reuters/fro).

DI SPANYOL, PRANCIS DAN PORTUGAL
Ribuan sopir truk di Spanyol, Perancis, dan Portugal mogok, Senin (9/6), memprotes kenaikan harga bahan bakar. Antrean panjang kendaraan di kota-kota besar Eropa dan di perbatasan Spanyol- Perancis mencapai lebih dari 10 kilometer akibat aksi mogok tersebut. Serikat sopir truk Spanyol, Fenadismer, yang mewakili sekitar 70.000 sopir truk, menyatakan, aksi mogok itu akan berlangsung dalam jangka waktu tak terbatas. Para sopir truk telah membuat blokade di seantero Spanyol untuk mendukung aksi mogok.
Mereka menuntut bantuan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar yang mencapai 35 persen. Pemerintah Spanyol menawarkan pengucuran kredit bagi para sopir truk, tetapi mereka menganggap langkah itu tidak cukup. Di Perancis, truk-truk memenuhi sejumlah jalan tol utama di perbatasan Perancis-Spanyol. Sejumlah sopir truk di kota Perpignan menciptakan kemacetan dan mencegah truk-truk lain melintas. Sekitar 200 truk menyesaki empat jalur utama menuju kota Bordeaux. Antrean kendaraan dilaporkan mencapai 30 kilometer di dalam dan sekitar kota Bordeaux, Perancis.
Para sopir truk di Portugal juga mengancam akan melumpuhkan negara. Menurut kepolisian, truk-truk mereka diparkir di berbagai stasiun pengisian bahan bakar semalaman. Sopir truk yang mogok juga menghalangi jalan masuk ke pabrik-pabrik (BBC News).

DI INDIA DAN MALAYSIA
Di sejumlah negara di Asia, protes menentang kenaikan harga bahan bakar terus berlanjut. Di India, polisi harus menggunakan meriam air dan tongkat pemukul untuk membubarkan pemrotes di Kashmir. ”Turunkan kembali harga minyak tanah, solar, dan gas,” seru para pemrotes. Armada angkutan umum menyerukan protes selama empat hari menuntut pemerintah menaikkan tarif angkutan umum.Protes menentang kenaikan harga bahan bakar juga melumpuhkan Negara Bagian Assam. Kelompok-kelompok suku menyerukan penutupan segala fasilitas publik atau bandh selama 12 jam. Kantor, bank, toko, dan sekolah tutup. Pemerintah India menaikkan harga bahan bakar sebesar 10 persen pekan lalu untuk mengurangi subsidi. Oposisi menyerukan agar rakyat memprotes langkah pemerintah, tetapi sejumlah warga mengeluhkan bahwa protes memperburuk keadaan. Di Malaysia, Perdana Menteri Abdullah Badawi akan mengumumkan langkah-langkah baru guna meringankan beban rakyat akibat kenaikan harga bahan bakar hingga 41 persen. Kenaikan harga bahan bakar juga menyulut protes warga Malaysia. Para sopir truk dan pengusaha angkutan di Korea Selatan berencana menggelar aksi protes menentang kenaikan harga bahan bakar. Protes itu akan menambah beban Presiden Lee Myung-bak yang popularitasnya semakin merosot menyusul kebijakan impor daging sapi asal AS.

PEMOGOKAN SUPIR TRUK DI INGGRIS
Persoalan harga minyak tidak dapat diselesaikan tanpa kerja sama yang baik dari komunitas internasional. Melonjaknya harga minyak telah merembet menjadi masalah lain, seperti inflasi, dan memicu protes di mana-mana karena banyak pemerintah yang memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak. Perdana Menteri Inggris Gordon Brown memperingatkan, Rabu (28/5), dunia sedang menghadapi masalah minyak. Dia mengatakan lagi, tidak mudah mengendalikan harga minyak tanpa kerja sama internasional. Di London, ratusan sopir truk mogok pada Selasa lalu karena menginginkan bantuan pemerintah dalam menghadapi krisis minyak. Di Inggris. harga solar mencapai 2,75 dollar AS atau Rp 25.437 per liter. ”Saya mengerti dampak kenaikan harga minyak ini berdampak pada keluarga di seluruh negeri, tetapi penyelesaian masalah minyak harus diselesaikan secara menyeluruh dengan kerja sama internasional,” kata PM Brown dalam tulisannya di koran The Guardian. Dia mengupayakan pemecahan soal tingginya harga minyak menjadi salah satu agenda pertemuan G-8 (Inggris, Perancis, Italia, Jerman, Jepang, Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat) di Jepang pada Juli mendatang. (Kompas. Com).